nusakini.com - Jakarta - Terkait penyanderaan 10 WNI, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak menfasilitasi dan tidak pernah membicarakan perkara uang tebusan seperti yang dituntut kelompok Abu Syayaf.

Namun demikian, Wapres JK mempersilakan perusahaan PT. Patria Maritime Lines bila ingin memberikan tebusan sebesar 50 Juta Peso atau sekitar Rp15 miliar untuk membebaskan 10 WNI yang disandera tersebut.

"Kalau pengusahanya tentu kita tidak bisa larang. Tapi pemerintah tidak memfasilitasi untuk (berikan tembusan Rp15 miliar)," Kata JK usai menghadiri penutupan Muktamar PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (10/4/2016). 

JK juga menegaskan, pemerintah saat ini tengah fokus membebaskan 10 sandera itu dengan cara diplomatis. Bukan memberikan uang tembusan Rp15 miliar kepada kelompok Abu Sayyaf.

Namun demikian JK yakin, jika ke 10 WNI yang kini disandera kelompok Abu Sayyaf akan dibebaskan. "Insya Allah (bebas)," tegas JK. (mk)